CSR Patria Maritime Industry 2019

Mengingat kacaunya penyaluran corporate social responsibility (CSR), antara lain siapa sasaran CSR sesungguhnya, ketepatan penggunaan dana, apakah perusahaan bisa melakukan penyaluran langsung? Dan masalah lainnya, yang diungkap dalam workshop “Kemitraan Strategis antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan Pemerintah dan Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan”, Kamis, 25 September 2014 di Asean Hotel Internasional, yang diselenggarakan oleh Konsil LSM Indonesia Wilayah Sumut hasil kolaborasi kerjasama Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dan Masyarakat Agribinis dan Agroindustri Indonesia (MAI) didukung oleh ICCO.

“Program CSR merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk turut serta dalam program pemberdayaan masyarakat. CSR bukan hanya program bagi-bagi kue tetapi harus menjadi sebuah program yang berkesinambungan. Banyak program CSR disalurkan oleh BUMN bernilai milyaran rupiah, namun kurang tepat sasaran dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, harapannya bagaimana LSM dapat mengambil peran baik dalam pengawasan maupun terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat melalui dana CSR perusahaan.” Hal tersebut disampaikan oleh pembicara dalam workshop, Ir. Saprudin Hamdani Damanik dari MAI.

Karena masalah-masalah yang dihadapi terhadap penyaluran CSR tersebut maka dirasa mendesak untuk membuat aturan yang jelas tentang penyaluran CSR. Aturan dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Daerah (Perda).

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment